JAKARTA – Sebuah analisis kebijakan publik terbaru memberikan perspektif mendalam mengenai Asta Cita, delapan visi-misi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ibrahim, peneliti yang melakukan studi tersebut, Asta Cita bukan sekadar dokumen kampanye politik, melainkan sebuah konstruksi strategis dan grand narrative yang koheren untuk merespons tantangan struktural bangsa Indonesia (Hutagalung & Prasetyo, 2024).

Dalam risetnya, Ibrahim mengurai Asta Cita ke dalam tiga klaster filosofis utama yang saling terintegrasi.

Pertama, klaster Fondasi Ideologis dan Keamanan. Menurut Ibrahim, klaster ini memperlihatkan perluasan konsep keamanan nasional dari sekadar pertahanan militer menjadi keamanan komprehensif yang mencakup dimensi ideologis, kultural, dan ekologis. Penekanan pada pengamalan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen, menurutnya, merupakan respons langsung terhadap persepsi melemahnya identitas nasional (Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, 2023: 2; Suryadinata, 2024).

Kedua, klaster Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan. Menurut Ibrahim, klaster ini adalah jantung dari Asta Cita. Fokus pada kemandirian pangan, energi, dan air dinilainya sebagai pergeseran signifikan dari ketergantungan pada investasi asing menuju penguatan kapasitas produksi domestik. 

“Ini paralel dengan mazhab ekonomi pertahanan, di mana negara memegang kendali penuh atas sumber daya vital bagi rakyatnya,” jelas Ibrahim (Patunru & Basri, 2024). 

Lebih lanjut, menurut Ibrahim, program Makan Bergizi Gratis merupakan entry point operasional dari strategi ini, yang didesain untuk menciptakan permintaan agregat dari level desa dan menggerakkan produksi pangan nasional (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPB, 2024).

Ketiga, klaster Tata Kelola dan Pembangunan Inklusif. Menurut Ibrahim, di sinilah peran negara yang kuat (state capacity) menjadi prasyarat mutlak. Asta Cita, analisisnya, secara implisit menolak tesis negara minimalis neoliberal dan justru memproyeksikan negara yang hadir secara aktif. Menurutnya, pemberantasan korupsi dalam visi ini tidak lagi sekadar isu hukum, melainkan prasyarat bagi terciptanya birokrasi yang mampu menjadi delivery system yang efektif untuk seluruh program (Muhtadi, 2023).

Meskipun memuji koherensinya, menurut Ibrahim, tantangan terbesar Asta Cita terletak pada potensi ketegangan antara ambisi besar dan realitas di lapangan. Menurutnya, keterbatasan fiskal yang dihadapkan pada pembiayaan program populis masif, serta dinamika antara retorika kemandirian dan kebutuhan menjaga hubungan dagang internasional, adalah dua hal yang harus dikelola dengan sangat hati-hati (Warburton, 2024).

Menurut Ibrahim, Asta Cita merupakan sintesis ambisius antara nasionalisme ideologis dan populisme kesejahteraan. “Keberhasilan dari cetak biru ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintahan untuk mentransformasi birokrasi menjadi mesin eksekutor yang andal. Tanpa itu, Asta Cita hanya akan menjadi utopia yang indah namun tak terjangkau,” pungkasnya.