Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya pemerataan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Menurut dia, pembangunan infrastruktur fisik dan digital perlu dilakukan secara merata agar manfaat perkembangan teknologi dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, bukan hanya terkonsentrasi di kawasan yang telah memiliki akses dan fasilitas memadai.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam kegiatan Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta, Senin (12/10/2026). Ia menilai pengembangan ekonomi digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai sekaligus ekosistem yang memungkinkan masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai sektor ekonomi beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

AHY mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak secara otomatis menciptakan pemerataan kesejahteraan. Tanpa dukungan infrastruktur dan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang tertinggal, perkembangan ekonomi digital justru berpotensi memperlebar kesenjangan antardaerah maupun antarkelompok masyarakat.

“Secara khusus saya membawakan sebuah substansi penting bahwa pada akhirnya kita membutuhkan dukungan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan agar ekonomi digital, termasuk ekosistem digital harus dipersiapkan dan tumbuh secara berbarengan di berbagai wilayah ini,” ujar AHY.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur digital harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan ekonomi. Akses terhadap teknologi dapat membuka peluang baru bagi masyarakat, mulai dari kegiatan usaha, pengembangan produk kreatif, hingga penciptaan lapangan kerja berbasis digital.

Namun, peluang tersebut membutuhkan dukungan yang tidak hanya terbatas pada ketersediaan jaringan internet. Kesiapan sumber daya manusia, akses terhadap perangkat teknologi, kemampuan menggunakan layanan digital, serta dukungan terhadap pelaku usaha juga menjadi faktor yang menentukan sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan perkembangan tersebut.

AHY Ingatkan Risiko Kesenjangan Digital

AHY menyoroti potensi kesenjangan yang dapat muncul apabila perkembangan teknologi hanya dinikmati kelompok masyarakat yang telah memiliki akses, keterampilan, dan sumber daya untuk menguasainya.

Ia mengatakan kelompok yang mampu mengakses dan menguasai teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), berpeluang memperoleh manfaat ekonomi yang besar. Sebaliknya, masyarakat yang tertinggal dalam akses dan pemanfaatan teknologi berisiko semakin jauh dari kesempatan yang tersedia.

“Karena kalau tidak, justru era digital ini memungkinkan terjadinya disparitas atau kesenjangan, ketimpangan antara wilayah, ketimpangan antara kelompok masyarakat, di mana yang memiliki dan menguasai teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence), ini akan mendapatkan peluang-peluang yang luar biasa,” kata AHY.

Ia menegaskan bahwa negara dan pemerintah harus hadir untuk mengantisipasi risiko tersebut. Kehadiran pemerintah diperlukan agar pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekosistem digital tidak hanya mengikuti pertumbuhan pasar, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah yang belum memperoleh akses memadai.

Kesenjangan digital dapat berkaitan dengan sejumlah faktor, seperti perbedaan kualitas jaringan komunikasi, keterjangkauan biaya layanan, ketersediaan perangkat, dan kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi peluang masyarakat dalam memperoleh informasi, mengikuti pendidikan berbasis digital, dan mengembangkan usaha.

Dalam konteks ekonomi, akses digital dapat membantu pelaku usaha memperluas pemasaran, menjangkau konsumen di luar daerah, dan menggunakan layanan keuangan maupun administrasi secara lebih efisien. Namun, manfaat tersebut sulit diperoleh secara optimal apabila konektivitas belum memadai atau kemampuan digital masyarakat masih terbatas.

Karena itu, pemerataan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi digital dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pembangunan jaringan saja tidak cukup apabila masyarakat belum memiliki kemampuan maupun kesempatan untuk memanfaatkannya.

Pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan wilayah dengan kondisi geografis yang menantang. Karakteristik kepulauan, daerah terpencil, dan kawasan dengan kepadatan penduduk rendah dapat menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur. Pendekatan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah agar perluasan akses dapat berjalan efektif.

Pemerintah Tidak Bisa Bekerja Sendiri

Dalam kesempatan tersebut, AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital membutuhkan kerja sama berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah dinilai tidak dapat menjalankan seluruh kebutuhan pembangunan secara mandiri, terutama karena pembangunan infrastruktur fisik dan digital membutuhkan anggaran yang besar.

Ia mengajak kalangan akademisi, industri, dunia usaha, komunitas, serta mitra dari dalam dan luar negeri untuk terlibat dalam pengembangan ekosistem digital Indonesia.

“Tapi pemerintah saja tidak cukup. Kita bergandengan tangan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia akademisi, dunia industri dan bisnis, berbagai komunitas, dan juga berbagai partner datang dari dalam dan luar negeri,” ujarnya.

Kolaborasi tersebut dinilai penting karena pembangunan infrastruktur digital memiliki kebutuhan yang beragam. Pemerintah berperan dalam menetapkan arah kebijakan dan memperkuat pemerataan akses, sedangkan dunia usaha dapat berkontribusi melalui investasi, pengembangan teknologi, serta penyediaan layanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan juga memiliki peran dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Penelitian, pengembangan inovasi, serta pendidikan keterampilan digital dapat membantu memperkuat kemampuan masyarakat dan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan ekonomi.

Sementara itu, komunitas dan pelaku usaha lokal dapat membantu memperluas pemanfaatan teknologi pada tingkat masyarakat. Pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, misalnya, dapat mendorong penggunaan platform digital untuk pemasaran, pencatatan transaksi, serta pengembangan jaringan konsumen.

Kerja sama lintas sektor tersebut membutuhkan pembagian peran yang jelas. Pemerintah perlu memastikan arah pembangunan sesuai kebutuhan publik, sedangkan investasi swasta perlu didorong untuk mendukung perluasan layanan dan keberlanjutan infrastruktur.

Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan jaringan atau fasilitas baru, tetapi juga pada upaya memperluas akses, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan teknologi dapat digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata.

Skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta Jadi Alternatif Pendanaan

AHY menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur fisik, termasuk infrastruktur digital, membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, ia menilai kerja sama antara pemerintah dan badan usaha atau public-private partnership (PPP) dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur digital secara berkelanjutan.

Skema kerja sama tersebut memungkinkan pemerintah dan pihak swasta berbagi peran dalam penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan dan kesepakatan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pembagian risiko, tanggung jawab operasional, kebutuhan investasi, serta mekanisme pengawasan menjadi aspek yang perlu dirancang secara jelas.

Pembiayaan berkelanjutan dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur digital tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Keterlibatan badan usaha berpotensi memperluas sumber pendanaan sekaligus mendorong pengembangan teknologi dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, penerapan skema kerja sama perlu mempertimbangkan aspek pemerataan. Investasi swasta umumnya membutuhkan perhitungan kelayakan ekonomi, sedangkan sejumlah wilayah yang membutuhkan perluasan akses belum tentu memiliki tingkat permintaan yang sama dengan kawasan perkotaan atau pusat kegiatan ekonomi.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan pembiayaan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah yang belum terlayani secara optimal. Kejelasan regulasi, transparansi pelaksanaan, serta pengawasan terhadap kualitas dan keberlanjutan layanan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan proyek infrastruktur.

AHY tidak merinci proyek tertentu, nilai investasi, target pembangunan, ataupun skema PPP yang akan diterapkan dalam kesempatan tersebut. Pernyataannya menempatkan kerja sama pemerintah dan badan usaha sebagai salah satu alternatif untuk mendukung kebutuhan pendanaan infrastruktur digital ke depan.

Industri Game Dinilai Membuka Peluang Ekonomi

Selain menyoroti infrastruktur, AHY turut menyinggung industri game sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi membuka peluang bisnis, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Industri game merupakan salah satu bidang yang memanfaatkan kemampuan teknologi sekaligus kreativitas. Pengembangannya dapat melibatkan beragam keahlian, termasuk pemrograman, desain visual, animasi, penulisan cerita, produksi audio, pemasaran, hingga pengelolaan komunitas digital.

Menurut AHY, perkembangan industri tersebut telah menghadirkan peluang ekonomi yang perlu didukung melalui ekosistem yang memadai. Infrastruktur digital yang baik dapat membantu pelaku industri mengembangkan produk, mendistribusikan karya, dan menjangkau pasar yang lebih luas.

“Di samping itu dirinya juga menyampaikan bahwa industri game yang juga merupakan produk ekonomi kreatif, juga sudah menghadirkan cukup banyak peluang bisnis dan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menggerakkan ekonomi di berbagai daerah,” demikian keterangan AHY dalam laporan ANTARA.

Potensi industri game tidak hanya berkaitan dengan perusahaan besar. Pengembang independen dan pelaku kreatif lokal juga dapat memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, termasuk pasar internasional.

Namun, pengembangan industri tersebut membutuhkan dukungan yang lebih luas daripada akses internet. Ketersediaan tenaga kerja terampil, akses pembiayaan, perlindungan kekayaan intelektual, serta kemampuan pelaku usaha memahami pasar juga dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis.

Pemerataan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendukung agar kesempatan mengembangkan industri kreatif tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Dengan akses teknologi dan dukungan pengembangan keterampilan, pelaku kreatif dari berbagai daerah berpeluang berpartisipasi dalam ekonomi digital.

Meski demikian, kontribusi ekonomi industri game terhadap perekonomian nasional maupun daerah perlu dinilai berdasarkan data yang terukur. AHY tidak menyampaikan angka mengenai nilai transaksi, jumlah tenaga kerja, ataupun kontribusi industri tersebut terhadap produk domestik bruto dalam pernyataan yang diberitakan.

Infrastruktur Digital Perlu Diikuti Penguatan Sumber Daya Manusia

Pengembangan ekonomi digital pada akhirnya membutuhkan keterpaduan antara infrastruktur, kemampuan masyarakat, dan kesempatan ekonomi. Jaringan yang tersedia perlu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, baik dalam pendidikan, layanan publik, perdagangan, maupun pengembangan industri kreatif.

Kecerdasan buatan menjadi salah satu teknologi yang memperluas kemungkinan pemanfaatan digital. Teknologi tersebut dapat membantu sejumlah pekerjaan, mendukung analisis data, dan membuka peluang inovasi. Namun, pemanfaatannya juga membutuhkan keterampilan, pemahaman mengenai risiko, serta kemampuan untuk menilai hasil yang dihasilkan teknologi.

Kelompok masyarakat yang memiliki akses pendidikan dan pelatihan memadai cenderung mempunyai kesempatan lebih besar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sebaliknya, masyarakat yang tidak memperoleh akses terhadap pelatihan dan teknologi berisiko mengalami hambatan dalam memasuki peluang kerja baru.

Oleh sebab itu, pengembangan infrastruktur digital perlu disertai kebijakan peningkatan keterampilan. Program literasi digital, pelatihan bagi tenaga kerja, dukungan terhadap pelaku usaha kecil, serta penguatan pendidikan teknologi dapat membantu memperluas manfaat pembangunan.

Pemerataan akses juga perlu disertai perhatian terhadap keterjangkauan layanan. Infrastruktur yang tersedia belum tentu menghasilkan pemanfaatan optimal apabila biaya layanan dan perangkat masih menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat.

Dalam kerangka pembangunan kewilayahan, pemerataan tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi digital dapat mendukung kegiatan ekonomi di berbagai daerah. Infrastruktur perlu menjadi sarana untuk memperluas kesempatan, bukan sekadar fasilitas yang terkonsentrasi di kawasan dengan aktivitas ekonomi yang telah berkembang.

Digital Infrastructure Summit Diharapkan Hasilkan Rekomendasi

AHY menyampaikan apresiasi kepada Biru Muda Project selaku penyelenggara Digital Infrastructure Summit 2026. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada konferensi, tetapi dapat menghasilkan masukan dan gagasan yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan pemerintah.

“Jadi saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Biru Muda Project yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan tidak berhenti dalam summit atau dalam konferensi, tapi juga bisa menghadirkan masukan, ide-ide yang segar, termasuk untuk pemerintah untuk kita jalankan bersama-sama,” katanya.

Pernyataan tersebut menempatkan forum diskusi sebagai salah satu ruang untuk mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan komunitas dalam membahas tantangan pembangunan infrastruktur digital.

Masukan dari berbagai pihak dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan yang berbeda di setiap wilayah, termasuk persoalan konektivitas, pembiayaan, pengembangan tenaga kerja, dan pemanfaatan teknologi untuk kegiatan ekonomi.

Namun, tindak lanjut dari sebuah forum juga memerlukan mekanisme yang jelas. Rekomendasi perlu diterjemahkan menjadi agenda, pembagian tanggung jawab, dan langkah pelaksanaan yang dapat dievaluasi. Tanpa tindak lanjut, gagasan yang disampaikan dalam konferensi berisiko tidak memberikan dampak langsung terhadap pembangunan.

Pernyataan AHY dalam Digital Infrastructure Summit 2026 menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai fondasi ekonomi digital Indonesia. Pemerataan akses, kolaborasi lintas sektor, pembiayaan berkelanjutan, dan pengembangan industri kreatif menjadi sejumlah aspek yang disoroti.

Tantangan berikutnya adalah memastikan pembangunan tersebut dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah dan menghasilkan kesempatan ekonomi yang lebih luas. Keberhasilan pengembangan ekonomi digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan para pemangku kepentingan memastikan manfaatnya dapat diakses secara lebih merata.