Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memaparkan sejumlah capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Paparan tersebut mencakup sektor pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur, energi, hingga investasi dan hilirisasi industri.

Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, Teddy meminta izin untuk menayangkan video yang merangkum hasil kerja pemerintah selama dua tahun pertama. Materi tersebut menampilkan sejumlah program prioritas yang telah dijalankan sejak Prabowo-Gibran mulai menjabat pada Oktober 2024.

“Selanjutnya atas izin Bapak Presiden, kami izin tayangkan cuplikan hasil nyata dua tahun pertama pemerintahan,” ujar Teddy saat membuka pemutaran video.

Di sektor pangan, pemerintah melaporkan telah mencapai swasembada pada delapan komoditas dan mencatat cadangan pangan sebesar 5,2 juta ton. Pemerintah menyebut jumlah cadangan tersebut sebagai yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan telah menjangkau 62 juta penerima manfaat.

Pada bidang pendidikan, materi capaian pemerintah menampilkan 265 Sekolah Rakyat serta kembalinya sekitar 43.000 anak jalanan ke bangku sekolah. Pemerintah juga melaporkan renovasi 30.000 sekolah, distribusi 288.180 layar interaktif untuk kegiatan pembelajaran, dan kenaikan insentif guru honorer sebesar 30 persen.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) disebut telah memberikan 108 juta layanan. Pemerintah turut melaporkan pembangunan 22 rumah sakit baru sebagai bagian dari upaya memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Di bidang perumahan, pemerintah menyampaikan bahwa sebanyak 400.000 rumah telah selesai diperbaiki. Pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih juga ditampilkan sebagai salah satu program yang ditujukan untuk mendukung kehidupan masyarakat pesisir.

Pemerintah turut memaparkan pembangunan infrastruktur, antara lain lebih dari 9.000 kilometer jaringan irigasi, 3.500 jembatan, serta 2.228 kilometer jalan melalui program Instruksi Presiden (Inpres). Selain itu, terdapat pembangunan 3.000 titik sumur bor baru untuk mendukung kebutuhan air.

Di sektor investasi, pemerintah mencatat nilai investasi sebesar Rp3.923 triliun selama dua tahun pertama pemerintahan, dengan penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan mencapai 5.485.944 orang. Agenda hilirisasi juga berlanjut melalui peletakan batu pertama 26 proyek strategis, termasuk pengembangan proyek baterai kendaraan listrik yang disebut pemerintah sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.

Pada bidang energi, pemerintah menyoroti pengembangan bahan bakar biodiesel Solar B50 sebagai bagian dari agenda menuju kemandirian energi. Selain itu, pembangunan Kampung Haji turut dimasukkan dalam daftar program yang dipaparkan kepada jajaran kabinet.

Teddy juga menampilkan sejumlah klaim terkait pengelolaan aset dan keuangan negara. Dalam materi tersebut, penyelamatan kekayaan negara disebut mencapai lebih dari Rp54,8 triliun. Pemerintah juga mencantumkan pelunasan utang obligasi terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp218,3 triliun serta penutupan 290 badan usaha milik negara (BUMN), yang diklaim berpotensi menghemat sekitar Rp50 triliun setiap tahun.

Dalam keterangan tertulisnya, Teddy menyebut dua tahun pertama pemerintahan sebagai bagian dari perjalanan kerja dan pengabdian untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

“Dua tahun pertama telah dilalui, kerja nyata dan pengabdian terus berlanjut untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” kata Teddy.

Paparan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program prioritas selama dua tahun pertama. Namun, angka-angka yang ditampilkan merupakan capaian yang disampaikan pemerintah dan tetap perlu dibaca sesuai indikator serta periode pengukurannya. Jumlah penerima program, misalnya, tidak dengan sendirinya menggambarkan kualitas layanan atau pemerataan manfaat di seluruh wilayah.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan berikutnya adalah memastikan program yang telah berjalan memberikan dampak berkelanjutan. Transparansi data, evaluasi hasil, dan pengawasan pelaksanaan menjadi penting untuk mengukur sejauh mana berbagai program tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.