Nusantara News Center (NNC), Jakarta — PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Partai berlambang banteng itu menyoroti persoalan lapangan kerja, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kondisi perekonomian nasional.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyampaikan evaluasi tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (19/10/2026). Menurut dia, perjalanan dua tahun pemerintahan perlu menjadi momentum untuk menilai kebijakan secara terbuka, termasuk persoalan yang dinilai belum tertangani secara optimal.

“Tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak banget,” ujar Djarot.

Salah satu perhatian PDIP adalah persoalan ketenagakerjaan. Djarot menilai tingginya pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Penciptaan lapangan kerja, menurutnya, perlu menjadi bagian penting dari evaluasi karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja.

Sorotan tersebut muncul di tengah perdebatan mengenai realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan kerja selama lima tahun pemerintahan. Dalam laporan Bisnis.com pada 21 Oktober 2026, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar memperkirakan pembukaan lapangan kerja masih berkisar 2,7 juta hingga 2,8 juta per tahun dan banyak berasal dari sektor informal. Angka tersebut merupakan penilaian OPSI, bukan angka resmi tunggal yang dapat mewakili seluruh indikator ketenagakerjaan.

Selain lapangan kerja, Djarot mengkritik penanganan karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Ia menilai pemerintah masih terlalu berfokus pada penanganan ketika kebakaran terjadi, alih-alih memperkuat langkah pencegahan sejak dini.

Menurut Djarot, potensi El Niño dengan intensitas kuat semestinya menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan. Dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.

PDIP juga memberikan catatan terhadap pelaksanaan program MBG. Djarot mengakui bahwa upaya pemenuhan gizi masyarakat memiliki tujuan positif dan sejalan dengan amanat konstitusi. Namun, ia menilai tata kelola, perencanaan, serta pengawasan program perlu dievaluasi secara mendasar agar pelaksanaannya sesuai sasaran dan anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab.

Program Koperasi Merah Putih turut menjadi sorotan. Djarot mempertanyakan kejelasan konsep kelembagaan dan arah usaha koperasi, termasuk berbagai wacana mengenai unit usaha yang akan dijalankan. Menurutnya, program berskala besar dengan kebutuhan anggaran yang signifikan harus memiliki perencanaan matang dan tujuan yang jelas.

Di sektor ekonomi, Djarot menyinggung tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ia memandang perkembangan tersebut sebagai persoalan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pemerintahan. Meski demikian, pergerakan pasar keuangan dipengaruhi banyak faktor sehingga penyebab dan dampaknya perlu dinilai melalui data ekonomi yang lebih luas.

Djarot menegaskan evaluasi dua tahun pemerintahan tidak seharusnya hanya berisi apresiasi terhadap program yang telah berjalan. Menurutnya, kritik diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan dan mendorong perbaikan kebijakan.

Catatan PDIP tersebut menjadi bagian dari perdebatan politik mengenai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Di sisi lain, pemerintah juga telah memaparkan berbagai capaian dalam bidang pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan investasi. Penilaian yang menyeluruh perlu mempertimbangkan klaim capaian pemerintah, kritik dari partai politik, serta data independen mengenai hasil dan dampak kebijakan bagi masyarakat.