Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 639,23 hektare lahan di enam provinsi masih dalam proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 12 Oktober 2026. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, menjadi lokasi dengan luasan kebakaran terbesar, yakni mencapai 513,89 hektare.

Kepala BNPB Suharyanto melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas mengenai penanganan karhutla pada Senin (12/10/2026). Dalam laporan itu, pemerintah menyebut Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menghadapi kondisi penanganan yang cukup berat dibandingkan sejumlah wilayah lainnya.

Enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Pemerintah terus mengerahkan personel serta peralatan untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan lain.

“Untuk provinsi prioritas lahan gambut ada di enam provinsi, Bapak Presiden, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Untuk hari ini, yang terbakar yang masih ditangani oleh satgas di lapangan, jumlahnya adalah 639,23 hektare,” kata Suharyanto dalam laporan yang disampaikan kepada Presiden.

Menurut Suharyanto, besarnya luasan kebakaran di Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh ditemukannya kebakaran baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, yang mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.

“Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektare yang terbakar di sana,” ujarnya.

Suharyanto menjelaskan bahwa kawasan yang terbakar tersebut merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut. Meski demikian, kebakaran di kawasan taman nasional tetap menjadi perhatian karena berpotensi mengancam ekosistem dan habitat satwa liar.

Data 639,23 hektare tersebut merujuk pada lahan yang masih ditangani petugas, bukan keseluruhan luas lahan yang telah terbakar sepanjang musim karhutla. Dengan demikian, angka tersebut menggambarkan kebutuhan penanganan yang masih berlangsung pada periode pelaporan.

Tanjung Puting Jadi Prioritas Penanganan

Kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian pemerintah karena kawasan tersebut merupakan taman nasional yang memiliki fungsi konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap kawasan tersebut dalam rapat penanganan karhutla. Pemerintah juga menekankan perlunya penguatan pengawasan kawasan hutan agar kebakaran tidak terus meluas.

“Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu taman nasional,” kata Prabowo, sebagaimana dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.

Penanganan kebakaran di kawasan konservasi membutuhkan langkah yang terkoordinasi. Selain memadamkan api, petugas perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan, keselamatan personel, serta perlindungan terhadap satwa dan habitat yang terdampak.

Kebakaran yang meluas dapat mengurangi tutupan vegetasi, merusak habitat, dan mengganggu ketersediaan sumber pakan bagi satwa liar. Dalam kondisi tertentu, satwa juga dapat berpindah ke kawasan lain untuk menghindari api, sehingga berpotensi menghadapi risiko tambahan akibat perubahan habitat.

Karena itu, operasi pemadaman di Tanjung Puting tidak hanya berkaitan dengan pengendalian api, tetapi juga perlindungan kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.

Pemerintah perlu memastikan bahwa penanganan dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pemeriksaan terhadap titik api yang telah dipadamkan dan pemantauan terhadap kemungkinan munculnya kebakaran baru. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko api kembali menyala setelah operasi pemadaman selesai.

Operasi Darat Diperkuat, Kabut Asap Hambat Pemadaman dari Udara

BNPB menyatakan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah terus diperkuat melalui operasi darat. Panglima Komando Daerah Militer di wilayah tersebut telah memimpin langsung penanganan di lapangan, disertai penambahan personel dan peralatan bagi satuan tugas darat.

Penguatan operasi darat dilakukan karena dukungan pemadaman melalui udara menghadapi kendala jarak pandang. Kabut asap yang tebal menyebabkan operasi udara belum dapat menjangkau sejumlah lokasi yang menjadi sasaran penanganan.

Suharyanto menjelaskan bahwa satuan tugas udara telah berupaya bergerak melalui Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya dan Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin. Namun, kondisi jarak pandang yang rendah menghambat pelaksanaan operasi.

“Sementara untuk Satgas Udara kami sudah coba bergerak baik dari Palangka Raya Tjilik Riwut maupun dari Syamsudin Noor Banjarmasin, sementara belum tembus karena visibility yang sangat tebal,” kata Suharyanto.

Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan operasi pemadaman menggunakan helikopter pengebom air atau water bombing. Operasi modifikasi cuaca dan penerbangan komersial di wilayah Kalimantan Tengah juga dilaporkan menghadapi kendala akibat rendahnya jarak pandang.

“Di Kalimantan Tengah ini operasi-operasi udara baik heli water bombing, operasi modifikasi cuaca maupun pesawat komersial sementara tidak dapat terbang karena visibility yang rendah,” ujarnya.

Kendala tersebut membuat penanganan melalui jalur darat menjadi tumpuan utama untuk sementara waktu. Petugas perlu mengerahkan personel dan peralatan sesuai kondisi lapangan, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau dan memiliki risiko penyebaran api.

Operasi darat juga membutuhkan koordinasi yang baik agar personel dapat bergerak secara aman. Informasi mengenai titik api, akses menuju lokasi, kondisi cuaca, serta kebutuhan logistik menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pemadaman.

Sementara itu, dukungan udara tetap disiapkan untuk digunakan ketika kondisi memungkinkan. Penggunaan helikopter water bombing dapat membantu menjangkau area tertentu yang sulit diakses melalui darat, sedangkan operasi modifikasi cuaca ditujukan untuk mendukung upaya penanganan sesuai kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang memungkinkan.

Namun, pelaksanaan operasi tersebut tetap bergantung pada faktor keselamatan penerbangan dan kondisi cuaca. Karena itu, pemulihan jarak pandang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan satuan tugas udara menjalankan operasi di wilayah terdampak.

Lebih dari 60 Ribu Personel Gabungan Dikerahkan

Pemerintah juga mengerahkan lebih dari 60 ribu personel gabungan untuk mendukung operasi darat penanganan karhutla di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya menyampaikan bahwa laporan mengenai perkembangan penanganan karhutla telah diterima Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin (12/10/2026).

Menurut Teddy, operasi darat didukung lebih dari 60.177 personel gabungan dari berbagai instansi. Pemerintah menyebut tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari.

Selain pengerahan personel, operasi udara melalui water bombing juga terus dilakukan di sejumlah wilayah untuk mempercepat pemadaman, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Meski demikian, angka keberhasilan pemadaman harian tersebut berbeda dari total luas lahan yang masih terbakar. Data mengenai keberhasilan memadamkan lahan baru perlu dibaca bersama data kebakaran yang masih dalam penanganan agar perkembangan situasi tidak disalahartikan.

Pengerahan personel dalam jumlah besar juga perlu disertai dukungan peralatan, logistik, komunikasi, dan pengaturan operasi yang memadai. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, BNPB, serta petugas lapangan diperlukan agar sumber daya dapat diarahkan sesuai tingkat kebutuhan.

Dalam situasi ketika kebakaran baru masih ditemukan, kecepatan mendeteksi dan menangani titik api menjadi faktor penting untuk mencegah perluasan area terdampak. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa titik yang telah dipadamkan terus dipantau agar tidak kembali terbakar.

Empat Provinsi Menunjukkan Perkembangan Lebih Baik

Dalam laporan kepada Presiden, BNPB menyebut kondisi penanganan di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan wilayah yang masih menghadapi kesulitan lebih besar.

Meski demikian, perkembangan yang lebih baik tidak berarti seluruh kebakaran di provinsi-provinsi tersebut telah selesai ditangani. Pemerintah tetap melanjutkan pemantauan dan operasi pemadaman sesuai kondisi di masing-masing daerah.

BNPB juga tetap mengerahkan helikopter water bombing untuk menjangkau sejumlah lokasi yang sulit diakses. Kawasan yang disebut dalam laporan antara lain Taman Nasional Way Kambas, Tanjung Puting di Pangkalan Bun, dan Halmahera Timur di Maluku Utara.

Untuk Kalimantan Tengah, operasi darat masih menjadi prioritas karena penerbangan untuk mendukung pemadaman udara terkendala jarak pandang. Sementara itu, di Sumatera Selatan, operasi udara dilaporkan mulai dapat dilakukan pada 12 Oktober 2026 dan direncanakan dipadukan dengan operasi modifikasi cuaca.

BNPB juga menyampaikan rencana penambahan armada untuk mendukung operasi modifikasi cuaca. Dalam laporan tersebut, Kalimantan Tengah disebut menggunakan empat pesawat, sedangkan Sumatera Selatan menggunakan dua pesawat dari Pangkalpinang.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa strategi penanganan disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. Daerah yang menghadapi kendala penerbangan membutuhkan penguatan operasi darat, sementara wilayah yang memungkinkan dukungan udara dapat mengombinasikan kedua metode tersebut.

Pemerintah Berharap Hujan Membantu Pemadaman

BNPB memperkirakan hujan alami mulai turun di sejumlah wilayah pada pertengahan Oktober hingga November 2026 berdasarkan prediksi cuaca yang disampaikan dalam rapat tersebut.

Kondisi hujan diharapkan membantu memperbaiki situasi karhutla, terutama dengan meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi kondisi kering yang mendukung penyebaran api. Namun, waktu dan intensitas hujan dapat berbeda di setiap wilayah sehingga penanganan tidak dapat hanya mengandalkan perubahan cuaca.

Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengerahkan kemampuan yang tersedia untuk menangani kebakaran sebelum kondisi musim hujan membaik.

Upaya tersebut mencakup pemadaman langsung, penambahan personel, penguatan peralatan, dan optimalisasi operasi udara ketika kondisi memungkinkan. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan petugas untuk menangani titik api baru yang dapat muncul selama kondisi lahan masih rentan terhadap kebakaran.

Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan karhutla, tetapi efektivitas pengendalian tetap bergantung pada operasi di lapangan. Pemantauan dan respons cepat diperlukan agar kebakaran tidak meluas ketika hujan belum merata atau belum cukup membantu memadamkan api.

Selain pemadaman, pencegahan perlu diperkuat melalui pengawasan kawasan rawan dan penanganan terhadap indikasi kebakaran sejak dini. Pendekatan tersebut penting untuk mengurangi risiko kebakaran berulang, terutama di kawasan hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Pemantauan dan Evaluasi Menjadi Kunci

Data BNPB mengenai 639,23 hektare lahan yang masih dalam proses pemadaman menunjukkan bahwa penanganan karhutla di enam provinsi masih membutuhkan perhatian. Taman Nasional Tanjung Puting menjadi salah satu lokasi utama yang memerlukan penguatan operasi karena luas kebakarannya mencapai 513,89 hektare.

Kendala jarak pandang akibat kabut asap membuat operasi udara di Kalimantan Tengah belum dapat berjalan sesuai kebutuhan. Karena itu, penambahan personel dan peralatan darat menjadi langkah penting dalam penanganan sementara.

Di sisi lain, pemerintah tetap menyiapkan dukungan udara untuk digunakan ketika kondisi memungkinkan. Koordinasi lintas instansi diperlukan agar operasi dapat berjalan sesuai perkembangan situasi dan memperhatikan keselamatan petugas.

Penanganan di kawasan konservasi juga perlu memperhitungkan dampak terhadap habitat dan satwa liar. Selain memastikan api terkendali, pemerintah perlu memantau kondisi kawasan setelah kebakaran dan menilai kebutuhan pemulihan lingkungan.

Pemerintah menegaskan bahwa penanganan karhutla akan terus diperkuat dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia. Perkembangan selanjutnya perlu dipantau melalui data resmi mengenai luas lahan yang masih terbakar, hasil operasi pemadaman, kondisi cuaca, serta kemampuan petugas mencegah kebakaran meluas.

Dengan demikian, angka 639,23 hektare bukan hanya menunjukkan luas lahan yang masih dalam penanganan, tetapi juga menggambarkan kebutuhan operasi yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Hasil pemadaman dan perkembangan kondisi di Taman Nasional Tanjung Puting akan menjadi bagian penting untuk menilai efektivitas langkah penanggulangan karhutla dalam beberapa waktu mendatang.