Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan meminta masukan dari kalangan profesor dan pakar untuk mencari solusi atas persoalan asap yang ditimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah juga menekankan penguatan pencegahan dan mitigasi hingga tingkat desa guna mengurangi risiko kebakaran berulang.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan karhutla secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026). Rapat tersebut membahas penanganan kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

Dalam rapat itu, Prabowo menyampaikan bahwa persoalan asap masih membutuhkan masukan para ahli untuk menentukan pendekatan penanganan yang sesuai. Ia juga menyinggung pentingnya hujan dalam membantu proses pemadaman kebakaran.

“Ya, masalah asap nanti kita minta masukan para profesor kita, bagaimana, tapi saya kira memang benar, ujung-ujungnya ya, hanya, hanya hujan air, ya,” ujar Prabowo sebagaimana tercantum dalam transkrip resmi rapat di laman Presiden Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih membuka ruang bagi masukan akademisi dalam merumuskan penanganan asap karhutla. Di sisi lain, penanganan kebakaran tetap membutuhkan langkah operasional di lapangan, terutama untuk memadamkan titik api yang masih aktif dan mencegah api meluas.

Pencegahan Presisi Jadi Prioritas Pemerintah

Selain membahas persoalan asap, Prabowo menegaskan bahwa langkah utama penanganan karhutla ke depan harus berorientasi pada pencegahan yang terarah dan mitigasi sejak tingkat paling bawah.

“Bahwa langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi, mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa,” kata Prabowo.

Pendekatan tersebut menempatkan desa sebagai salah satu titik penting dalam upaya mengantisipasi kebakaran sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih luas. Pencegahan di tingkat lokal dinilai perlu berjalan beriringan dengan kesiapan sarana pemadaman, pemantauan wilayah rawan, serta koordinasi antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat.

Dengan memperkuat mitigasi sejak awal, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pengerahan personel setelah api muncul. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa wilayah rawan memiliki kesiapan menghadapi kebakaran, termasuk akses terhadap sumber air dan kemampuan melakukan penanganan awal.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, serta pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam penanganan karhutla.

“Saya ucapkan terima kasih atas jerih payah saudara-saudara, para panglima, para kapolda, ya para pejabat di daerah-daerah,” ujarnya.

Apresiasi itu disampaikan di tengah upaya pemadaman yang masih berlangsung di sejumlah titik. Pemerintah menekankan pentingnya konsolidasi antarlembaga agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.

Taman Nasional Tanjung Puting Menjadi Perhatian

Salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus dalam rapat tersebut adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Kawasan konservasi ini menjadi titik penting dalam penanganan karhutla karena kebakaran berpotensi mengganggu ekosistem hutan dan habitat satwa liar.

“Tanjung, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu taman nasional,” kata Prabowo.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan dalam rapat menunjukkan bahwa hingga 12 Oktober 2026, masih terdapat 639,23 hektare lahan dalam proses pemadaman di enam provinsi prioritas. Keenam provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Dari total luasan yang masih ditangani tersebut, kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting tercatat mencapai 513,89 hektare. Angka ini menempatkan kawasan tersebut sebagai salah satu titik utama yang membutuhkan perhatian dalam operasi pemadaman.

Secara kumulatif, luas lahan yang tercatat terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 129.899,59 hektare. Dari jumlah itu, 129.260,36 hektare dilaporkan telah berhasil dipadamkan, sedangkan 639,23 hektare masih dalam proses penanganan.

Data tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar area yang tercatat telah terbakar sudah ditangani, tetapi operasi pemadaman belum sepenuhnya selesai. Kondisi di lapangan tetap memerlukan pemantauan karena kebakaran yang tersisa dapat menjadi tantangan tersendiri, khususnya di kawasan hutan dan lahan gambut.

Asap Tebal Hambat Operasi Pemadaman

Penanganan karhutla di Kalimantan Tengah masih menghadapi kendala berupa rendahnya jarak pandang akibat asap tebal. Kondisi tersebut membatasi pelaksanaan operasi udara, termasuk penggunaan helikopter untuk pemadaman melalui teknik water bombing atau pengeboman air.

Hambatan jarak pandang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang menjadi salah satu bagian dari upaya penanganan kebakaran. Dengan kondisi atmosfer dan visibilitas yang belum mendukung, pengerahan sarana udara harus mempertimbangkan aspek keselamatan serta kelayakan operasi.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada ketersediaan personel dan peralatan. Kondisi geografis, akses menuju titik api, sumber air, serta keadaan cuaca turut memengaruhi efektivitas pemadaman.

Karena itu, penguatan operasi darat dan mitigasi di tingkat lokal menjadi bagian penting dari strategi penanganan. Kesiapan masyarakat dan aparat di wilayah rawan dapat membantu mempercepat penanganan awal ketika kebakaran ditemukan, sekaligus mengurangi kemungkinan api meluas sebelum bantuan tambahan tiba.

Pemerintah Sebelumnya Telah Berdiskusi dengan Akademisi

Rencana meminta masukan profesor dan pakar bukan kali pertama disampaikan Prabowo dalam agenda penanganan karhutla. Pada 24 September 2026, Presiden juga menggelar diskusi bersama akademisi dan pakar untuk membahas pengelolaan ekosistem gambut serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan keterangan Sekretariat Negara, diskusi tersebut melibatkan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pembahasan mencakup penanganan ketika kebakaran terjadi, pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut, serta pemilihan tanaman dan varietas yang sesuai untuk dibudidayakan di lahan gambut.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa pertemuan itu membahas sejumlah pendekatan untuk memperkuat pengelolaan kawasan gambut dan penanganan kebakaran.

Dengan adanya diskusi tersebut, masukan akademisi menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan pemerintah dalam merumuskan strategi. Pengetahuan mengenai karakteristik lahan gambut, sumber air, kondisi cuaca, dan teknik pemadaman dapat membantu menentukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Meski demikian, penerapan rekomendasi para ahli tetap membutuhkan koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan yang konsisten. Strategi yang dirumuskan harus dapat diterjemahkan menjadi langkah operasional yang terukur, baik dalam pencegahan maupun pemadaman.

Penanganan Asap dan Pencegahan Perlu Berjalan Bersamaan

Persoalan asap karhutla memiliki dimensi yang berbeda dari pemadaman titik api. Pemadaman bertujuan menghentikan kebakaran, sedangkan penanganan asap membutuhkan perhatian terhadap sumber emisi, kondisi atmosfer, dan dampak yang dirasakan masyarakat di wilayah terdampak.

Karena itu, masukan para profesor dan pakar diharapkan dapat membantu pemerintah memahami pilihan penanganan yang relevan. Namun, hasil kajian perlu berjalan seiring dengan upaya pemadaman yang sedang berlangsung, terutama di kawasan yang masih mengalami kebakaran.

Pencegahan hingga tingkat desa juga membutuhkan dukungan nyata, mulai dari kesiapan sarana, pemetaan wilayah rawan, koordinasi petugas, hingga pelibatan masyarakat dalam mendeteksi potensi kebakaran. Upaya tersebut perlu disertai evaluasi agar hambatan di lapangan dapat diidentifikasi dan ditangani.

Di samping itu, perlindungan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting membutuhkan perhatian khusus karena dampak kebakaran tidak terbatas pada luas lahan yang terbakar. Kerusakan habitat dan gangguan terhadap ekosistem menjadi risiko yang perlu diperhitungkan dalam penentuan prioritas penanganan.

Pernyataan Prabowo mengenai rencana meminta masukan profesor dan pakar menjadi bagian dari upaya mencari pendekatan yang lebih tepat dalam mengatasi persoalan asap. Sementara itu, penekanan pada pencegahan presisi dan mitigasi di tingkat desa menunjukkan bahwa penanganan karhutla diarahkan agar tidak hanya berfokus pada pemadaman saat kebakaran terjadi.

Keberhasilan strategi tersebut pada akhirnya bergantung pada pelaksanaan di lapangan, koordinasi antarlembaga, kesiapan sumber daya, dan kemampuan mencegah kebakaran berulang. Dengan demikian, masukan ilmiah perlu diikuti langkah nyata dan evaluasi berkala agar penanganan karhutla dapat memberikan hasil yang terukur bagi perlindungan lingkungan dan masyarakat.