Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keselamatan dan kesehatan petugas serta relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menekankan bahwa upaya memadamkan api harus disertai perlindungan memadai bagi personel yang bekerja langsung di lokasi kebakaran.

Menurut Puan, petugas di lapangan menghadapi berbagai risiko, mulai dari kobaran api, suhu ekstrem, medan yang sulit dijangkau, hingga paparan asap pekat. Karena itu, keselamatan personel perlu menjadi bagian utama dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi pemadaman.

Puan sebelumnya secara khusus meminta pemerintah menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan risiko kerja petugas. Perlengkapan yang dibutuhkan antara lain baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan.

“Ini untuk melindungi petugas dari kobaran api, panas ekstrem, dan asap pekat di lapangan,” kata Puan dalam keterangannya pada Agustus 2026.

Selain pemenuhan APD, perlindungan petugas perlu mencakup pemeriksaan kesehatan secara berkala, ketersediaan layanan medis, serta penanganan cepat apabila personel mengalami gangguan kesehatan selama atau setelah bertugas. Paparan asap dalam waktu lama menjadi salah satu risiko yang perlu diperhitungkan, terutama bagi petugas yang berada dekat dengan titik api.

Perhatian terhadap kondisi personel juga disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala BNPB Kristomei Sianturi sebelumnya mendorong pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi petugas pemadam karhutla, termasuk pemeriksaan paru-paru apabila diperlukan. Ia menilai kondisi kesehatan personel harus dipantau mengingat tingginya paparan asap selama operasi.

BNPB juga menekankan pentingnya kejelasan jumlah personel, pembagian wilayah tugas, serta ketersediaan peralatan di setiap posko. Data yang akurat dibutuhkan agar dukungan operasional dapat disalurkan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BNPB menyatakan bahwa personel satgas karhutla yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap dapat memperoleh pelayanan medis tanpa biaya. Pemerintah juga menyebut adanya dukungan berupa masker, vitamin, dan pemeriksaan kesehatan berkala bagi petugas.

Langkah perlindungan tersebut penting karena operasi karhutla melibatkan banyak unsur, termasuk TNI-Polri, petugas pemadam kebakaran, Manggala Agni, BPBD, serta relawan masyarakat. Keselamatan seluruh unsur tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan standar perlindungan yang diterapkan secara konsisten.

Puan juga meminta penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi turut memperhatikan perlindungan masyarakat yang terdampak kabut asap. Menurutnya, penanganan bencana perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga kesehatan warga dan memastikan layanan publik tetap tersedia.

Dengan risiko yang dihadapi petugas di lapangan, jaminan keselamatan tidak cukup hanya berupa imbauan. Pemerintah perlu memastikan perlengkapan tersedia dan layak digunakan, jumlah personel sesuai kebutuhan, serta dukungan kesehatan dapat diakses selama operasi berlangsung. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan perlindungan tersebut benar-benar terlaksana di wilayah terdampak.