Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih menunjukkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi menteri paling populer, sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh penilaian tertinggi dalam kategori kinerja terbaik. Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati posisi teratas dalam kategori kinerja terburuk menurut persepsi responden.

Hasil survei tersebut dipaparkan pada Sabtu (24/10/2026). Pengukuran dilakukan untuk melihat tingkat pengenalan masyarakat terhadap para menteri sekaligus merekam penilaian publik terhadap kinerja jajaran kabinet selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kategori popularitas spontan atau top of mind, Bahlil memperoleh 37,5 persen. Posisi berikutnya ditempati Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan 34,1 persen, disusul Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebesar 21,7 persen.

Nama lain yang masuk dalam daftar menteri yang banyak disebut responden adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan 16,5 persen serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebesar 15,3 persen. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperoleh 13,8 persen, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meraih 12 persen.

Pada kategori penilaian kinerja terbaik, Amran menempati posisi teratas dengan 33 persen. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi berikutnya dengan 25,2 persen, diikuti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebesar 24,5 persen.

Selanjutnya, Bahlil memperoleh 21,8 persen dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon meraih 20,5 persen. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sugiono mendapatkan 16,1 persen, sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memperoleh 13,8 persen. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tercatat sebesar 12 persen dan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 10,3 persen.

Sementara itu, dalam kategori penilaian kinerja terburuk, Raja Juli Antoni memperoleh 36,6 persen. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai berada di posisi berikutnya dengan 21,8 persen. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mendapatkan 9,4 persen, disusul Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono sebesar 8,3 persen dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid sebesar 6,5 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memperoleh 5,7 persen dalam kategori tersebut, sedangkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti meraih 5,3 persen. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga masuk dalam daftar dengan persentase yang lebih rendah.

IPO juga mengukur tingkat pengenalan masyarakat terhadap nama-nama menteri. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjadi salah satu nama yang paling jarang dikenal responden, dengan 82,5 persen menyatakan tidak mengenal atau jarang mendengar namanya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi menyusul dengan 79,2 persen.

Survei tersebut dilakukan pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. IPO menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.

Hasil survei ini menggambarkan persepsi responden pada periode pengumpulan data, bukan penilaian objektif yang secara langsung membuktikan keberhasilan atau kegagalan seorang menteri. Popularitas juga tidak selalu berbanding lurus dengan penilaian kinerja, karena keduanya mengukur aspek yang berbeda.

Temuan tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai bagaimana masyarakat mengenal dan menilai jajaran Kabinet Merah Putih setelah dua tahun pemerintahan berjalan. Untuk memahami kinerja kementerian secara menyeluruh, hasil survei persepsi publik tetap perlu dibaca bersama data capaian program, kualitas pelayanan, serta dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat.