Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Alim Setiawan Slamet, mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026), di tengah agenda pelantikan sejumlah pejabat negara oleh Presiden Prabowo Subianto.
Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Alim Setiawan Slamet, mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026), di tengah agenda pelantikan sejumlah pejabat negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Kedatangannya menjadi perhatian setelah muncul kabar bahwa dirinya berpeluang mengisi jabatan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).
Alim mengatakan dirinya datang ke Istana setelah menerima arahan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti tugas yang akan diemban maupun agenda yang akan diikutinya.
“Saya belum tahu, nanti aja. Saya belum tahu,” ujar Alim kepada wartawan saat tiba di Istana Kepresidenan, Kamis (15/10/2026).
Ketika ditanya mengenai kabar penunjukannya sebagai Wamentan, Alim kembali meminta agar wartawan menunggu perkembangan agenda di Istana. Ia menyebut sebelumnya masih berada di kampus untuk menerima asesor sebelum diminta datang ke Jakarta.
“Nanti dilihat saja nanti, karena tadi saya juga masih di kampus terima asesor. Terus Seskab minta saya ke sini. Belum, nanti kita lihat lagi,” katanya.
Hingga laporan tersebut disusun, belum ada konfirmasi dari Alim mengenai penunjukannya sebagai Wamentan. Karena itu, kedatangannya ke Istana belum dapat dipastikan sebagai bagian dari pelantikan untuk jabatan tersebut.
Latar Belakang Akademik Alim Setiawan
Alim Setiawan Slamet merupakan akademisi yang menjabat sebagai Rektor IPB University periode 2025–2028 melalui mekanisme penggantian antarwaktu. Sebelum menjadi rektor, ia pernah menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur serta aktif sebagai dosen di Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
Latar belakang keilmuannya berkaitan dengan teknologi industri pertanian dan ekonomi agribisnis. Alim menempuh pendidikan sarjana dan magister di IPB, kemudian melanjutkan pendidikan doktoral di bidang agribisnis dan ekonomi pertanian di Ehime University, Jepang.
Pengalaman tersebut menempatkannya dalam lingkungan akademik yang bersinggungan dengan pengembangan sistem agribisnis, manajemen sumber daya, dan penguatan sektor pertanian. Meski demikian, pengalaman akademik tersebut tidak dengan sendirinya memastikan arah penugasan yang akan diberikan pemerintah.
Apabila benar mendapat tugas di Kementerian Pertanian, Alim akan memasuki lingkungan pemerintahan yang memiliki agenda besar terkait produksi pangan, produktivitas pertanian, penguatan petani, serta keberlanjutan sistem pangan nasional. Namun, pembagian tugas dan prioritas kebijakan baru dapat dipastikan setelah ada pengumuman resmi mengenai jabatan yang diemban.
Istana Gelar Agenda Pelantikan Pejabat
Kedatangan Alim berlangsung bersamaan dengan kehadiran sejumlah pejabat dan perwira TNI di Istana Kepresidenan. Kepala Staf Umum TNI Letjen Richard Tampubolon dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi juga dilaporkan hadir menjelang agenda pelantikan.
Kehadiran sejumlah tokoh tersebut memunculkan perhatian terhadap kemungkinan adanya penugasan baru dalam pemerintahan maupun lingkungan militer. Meski begitu, setiap pengangkatan pejabat tetap perlu mengacu pada pengumuman dan keputusan resmi Presiden.
Bagi Alim, statusnya sebagai rektor perguruan tinggi negeri juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan apabila ia menerima jabatan pemerintahan. Perubahan jabatan tersebut akan berkaitan dengan tata kelola kepemimpinan di IPB serta mekanisme pergantian rektor sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga informasi yang tersedia pada Kamis (15/10/2026), belum ada pernyataan resmi yang memastikan Alim telah dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian. Perkembangan mengenai jabatan yang akan diembannya masih menunggu penjelasan dari pihak Istana.
Kedatangan Alim dengan demikian baru dapat dipastikan sebagai pemanggilan ke Istana atas arahan Sekretaris Kabinet. Kepastian mengenai jabatan baru, tugas, dan tanggung jawabnya perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur.
Nusantara News Center